Malang, 22 September 2025 — Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar kuliah perdana bertema besar “Peran Bank Sentral dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital”. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu perwakilan dari Bank Indonesia (BI) Malang Febrina dan Fitrian Aprilianto, S.E., M.E., akademisi sekaligus pengamat kebijakan ekonomi.
Dalam sesi pertama, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang memaparkan materi “Peran Bank Sentral dalam Digitalisasi Ekonomi di Indonesia”. BI menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai rupiah melalui tiga pilar kebijakan utama: moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Salah satu wujud nyata transformasi digital yang dilakukan BI adalah melalui implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang membuat transaksi nontunai lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH).
Selain di dalam negeri, BI juga mengembangkan QRIS Cross Border yang kini dapat digunakan di sembilan negara Asia, seperti Thailand, Malaysia, dan Jepang. Inovasi ini menjadi bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang bertujuan memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta memperluas kerja sama antarnegara.
Tak hanya di bidang pembayaran, BI juga berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM Go Digital melalui program Digital Farming, Onboarding UMKM, dan aplikasi SI APIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan). Langkah ini diharapkan meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Sementara itu, pada sesi kedua, Fitrian Aprilianto, S.E., M.E. membahas topik “Dampak Injeksi Dana Rp200 Triliun ke Sektor Perbankan terhadap Perekonomian Makro Indonesia.”
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank BUMN bertujuan meningkatkan likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil. Melalui skema Deposito On Call, dana tersebut wajib disalurkan dalam bentuk kredit produktif, bukan untuk investasi surat berharga negara (SBN).
Kebijakan ini, menurut Fitrian, diharapkan menciptakan multiplier effect atau efek pengganda ekonomi. Ia menjelaskan bahwa setiap tambahan pengeluaran akan memicu peningkatan pendapatan dan konsumsi secara berlapis, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko, seperti potensi inflasi, kredit macet, moral hazard, dan lemahnya permintaan kredit bila dunia usaha masih pesimis.
Dalam penutupnya, Fitrian menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia agar dampak kebijakan terhadap perekonomian lebih optimal.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa UMM diajak memahami bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan bank sentral berperan besar dalam menjaga stabilitas dan mempercepat transformasi ekonomi digital Indonesia. (Humas Ekos/NS)